7 Tahun Jabat Ketua BUMDes Pekon Siliwangi, Keuangan Diduga Janggal
Pringsewu – Kejanggalan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekon Siliwangi, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, kembali mencuat. Selama 7 tahun menjabat, Ketua BUMDes inisial LSI disebut tidak transparan dalam melaporkan pendapatan dan aset desa yang dikelola.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah kegiatan usaha BUMDes terpantau aktif namun tak jelas pelaporannya.(16/5/2025)
BUMDes diketahui memiliki 8 unit ruko yang disewakan dengan tarif Rp 3 juta per unit per tahun. Jika dihitung selama 7 tahun, total pemasukan seharusnya mencapai Rp 168 juta.
Selain itu, terdapat los ruko yang disewa harian dengan tarif Rp 2.000 per unit. Dalam satu hari, potensi pemasukan mencapai Rp 16.000, atau sekitar Rp 4,8 juta per tahun. Jika berjalan selama 4 tahun, maka totalnya sekitar Rp 19,2 juta.
Namun, hingga kini tak ada laporan jelas soal kemana dana tersebut mengalir.
Tak hanya itu, terdapat pula kolam ikan (balong) yang disebut-sebut dibangun di atas tanah pribadi Ketua BUMDes. Anehnya, menurut sumber, tukang yang membangun kolam itu tidak pernah dibayar.
Ketua BUMDes juga sempat mengklaim bahwa pembelian laptop, printer, dan peralatan lain berasal dari pendapatan BUMDes. Namun, warga menyanggah dan menyebut bahwa perlengkapan tersebut diperoleh dari bantuan Pemerintah Provinsi.
“Semuanya tidak transparan. Bahkan soal Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari unit-unit BUMDes pun tidak jelas ke mana masuknya,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Saat dimintai keterangan, LSI Ketua BUMDes tak bisa memberikan jawaban rinci terkait laporan keuangan dan PAD yang seharusnya masuk ke kas pekon.
“Sudah kami laporkan ke camat,” ujarnya singkat.
Namun saat media TUNTAS LAMPUNG mencoba mengonfirmasi ke kantor camat, yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.
Sementara itu, Penjabat (PJ) Kepala Pekon Siliwangi mengaku tidak mengetahui secara pasti soal pengelolaan BUMDes.
“Kalau masalah BUMDes dan PAD, silakan tanya ke Kepala Pekon sebelumnya, Pak Maryono,” ujar PJ Pekon.
Sementara itu LSI dikabarkan meminta waktu hingga Selasa depan untuk memberikan penjelasan resmi terkait semua dugaan dan pertanyaan publik soal pengelolaan BUMDes.
Warga berharap kejelasan segera diberikan demi transparansi dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana desa.
