BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat transformasi digital di sektor keuangan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., bersama Sekretaris Daerah Machiavelli Herman Tarmizi serta sejumlah kepala perangkat daerah pada High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Lampung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Senin (25/5/2026).

Mengusung tema “Sinkronisasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Lampung”, forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan langkah percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Lampung Rachmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinkronisasi roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang terencana, mulai dari proses asesmen, penyusunan solusi, implementasi, hingga evaluasi berkelanjutan. Upaya tersebut akan difokuskan pada penguatan regulasi, pembangunan infrastruktur digital, serta perluasan penggunaan sistem pembayaran non-tunai di seluruh daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela menekankan bahwa elektronifikasi bukan sekadar mengalihkan transaksi dari tunai ke digital, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efisien, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Forum tersebut juga menghadirkan sesi berbagi praktik terbaik (best practice), di mana Pemerintah Kota Metro memaparkan keberhasilannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital, seperti penerapan QRIS, aplikasi METAS, dan sistem e-retribusi.

Melalui keikutsertaan dalam HLM TP2DD, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan kesiapan untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, aman, transparan, dan terintegrasi, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan efisien bagi masyarakat.